Trauma Pungli 2016: Apa yang Berubah dan Apa yang Sekarang Diatur Negara
Trauma Kolektif 2016: Mengapa Publik Menjadi Sensitif
Tahun 2016 menjadi titik balik penting dalam dunia pendidikan.
Berbagai kasus pungutan liar (pungli) yang terungkap di sejumlah sekolah membuat publik-terutama orang tua-mengalami trauma kolektif.
Sejak saat itu, kata-kata seperti “sumbangan”, “partisipasi”, atau “bantuan pendidikan” sering langsung memicu kecurigaan.
Banyak orang tua merasa khawatir:
- takut dianggap wajib menyumbang,
- takut anaknya diperlakukan berbeda,
- takut salah langkah secara hukum.
Trauma ini manusiawi dan dapat dipahami.
Masalahnya, trauma yang tidak dipahami secara utuh sering berkembang menjadi generalisasi:
seolah-olah semua bentuk dukungan pendidikan pasti bermasalah.
Padahal, tidak semua praktik di masa lalu itu sama.
Dan yang paling penting: negara tidak membiarkan kekeliruan tersebut berulang tanpa perbaikan.
Respons Negara: Apa yang Diubah dan Diperbaiki
Pasca tahun ajaran baru 2016, negara melakukan koreksi serius.
Salah satu langkah kuncinya adalah memperjelas perbedaan antara pungutan yang dilarang dan partisipasi masyarakat yang diperbolehkan.
Negara menyadari dua fakta penting:
- Pendidikan berkualitas membutuhkan dukungan masyarakat.
- Dukungan itu tidak boleh berubah menjadi tekanan atau kewajiban.
Karena itu, negara menata ulang peran sekolah dan komite sekolah:
- Sekolah dilarang melakukan pungutan wajib.
- Komite sekolah bukan pemungut uang, melainkan penggerak partisipasi sosial.
- Semua bentuk dukungan harus:
- sukarela,
- tidak mengikat,
- tidak mempengaruhi hak akademik siswa.
Dengan kata lain, negara belajar dari masa lalu.
Trauma 2016 justru menjadi dasar lahirnya sistem yang lebih tertib, lebih etis, dan lebih melindungi semua pihak.
Apa yang Sekarang Diatur dengan Tegas oleh Negara
Agar tidak ada lagi ruang abu-abu, negara menetapkan batas yang sangat jelas.
Yang dilarang keras:
- iuran wajib dengan nominal tertentu,
- pungutan yang mengikat semua orang tua,
- tekanan terselubung (misalnya dikaitkan dengan nilai, layanan, atau kegiatan belajar),
- perlakuan berbeda kepada siswa karena orang tuanya tidak berpartisipasi.
Yang diperbolehkan:
- partisipasi sukarela, dengan nominal bebas atau bahkan tanpa uang,
- bantuan dari alumni, masyarakat, dan dunia usaha,
- kontribusi non-finansial (tenaga, keahlian, fasilitas, jejaring),
- pengelolaan dana yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Contoh praktis:
- Orang tua tidak menyumbang uang –> tidak melanggar apa pun.
- Anak tetap mendapat hak pendidikan penuh –> tidak boleh dibedakan.
- Komite membuka ruang dukungan –> bukan kewajiban, tapi pilihan.
Pesan hukumnya sederhana:
Tidak ikut berpartisipasi bukan pelanggaran,
dan tidak pernah boleh berdampak pada anak.
Dari Trauma ke Kepercayaan: Mengubah Cara Pandang Kita
Trauma masa lalu tidak boleh diabaikan, tetapi juga tidak boleh membekukan masa depan pendidikan.
Hari ini, regulasi justru dirancang untuk:
- melindungi orang tua dari tekanan,
- melindungi siswa dari diskriminasi,
- melindungi sekolah dan komite dari stigma.
Partisipasi pendidikan bukan kewajiban finansial, melainkan pilihan bermartabat bagi siapa pun yang ingin terlibat.
Dengan aturan yang jelas:
- orang tua bisa tenang,
- sekolah bisa fokus mendidik,
- komite bisa bekerja secara etis,
- dan anak-anak mendapat ruang terbaik untuk berkembang.
Penutupnya sederhana:
Negara sudah belajar.
Aturan sudah diperbaiki.
Sekarang, saatnya kita bergerak dengan kepala dingin dan hati terbuka-
demi masa depan pendidikan yang lebih baik. (ID)