Jurang RKAS 2026: Mengapa Harus Dijelaskan?
Ada satu angka yang tidak bisa diabaikan.
Total kebutuhan RKAS 2026 sebesar Rp3.529.939.128.
Dana pemerintah yang tersedia sebesar Rp2.168.623.878.
Selisihnya ± Rp1,36 miliar.
Itu bukan asumsi. Itu data yang dijelaskan dalam eBook “Jurang RKAS 2026: Fakta yang Harus Dijelaskan, Solusi yang Harus Dijalankan”
Pertanyaannya bukan : mengapa ada defisit?
Pertanyaannya adalah : bagaimana defisit itu dijelaskan dan dikelola?
Masalah yang tidak dijelaskan akan melahirkan kecurigaan.
Masalah yang dijelaskan dengan jujur justru membangun kepercayaan.
Komite memilih jalan kedua.
Membaca Angka Tanpa Emosi, Tanpa Asumsi
RKAS bukan sekadar daftar kegiatan.
Ia adalah peta kebutuhan riil sekolah selama satu tahun.
Defisit muncul bukan karena pemborosan semata, tetapi karena sistem pembiayaan negara berbasis standar minimum, sementara sekolah rujukan menjaga mutu di atas minimum.
Di sinilah pentingnya pembeda yang tegas:
K1 – Harus Ditutup
Program yang berdampak langsung pada mutu dan keselamatan siswa.
K2 – Dikembangkan Melalui Kolaborasi
Program pengayaan, prestasi, dan reputasi.
K3 – Tidak Boleh Dibebankan
Hak dasar siswa dan kewajiban negara seperti ijazah, ANBK, PPDB, dan administrasi pokok.
Tanpa pembeda ini, defisit terlihat seperti tembok besar.
Dengan pembeda ini, ia menjadi beberapa pintu kecil yang bisa dibuka satu per satu.
Solusi Dimulai dari Dalam
Kesalahan paling umum ketika melihat angka defisit adalah langsung bertanya:
“Dari mana mencari dana?”
Padahal langkah pertama adalah efisiensi internal.
Blueprint dalam eBook menjelaskan urutan yang tidak boleh dibalik:
- Menurunkan beban melalui efisiensi.
- Mengoptimalkan dukungan non-dana (barang, jasa, keahlian alumni).
- Membangun kemitraan berbasis proyek yang jelas dan terukur.
- Barulah membuka ruang partisipasi sukarela orang tua — dengan batas tegas.
Orang tua bukan penopang utama.
Dan partisipasi tidak boleh berubah menjadi pungutan terselubung.
Prinsipnya sederhana:
Tidak ada nominal wajib.
Tidak ada target per orang tua.
Tidak ada konsekuensi layanan.
Integritas lebih penting daripada kecepatan.
Dari Defisit ke Sistem
Angka Rp1,36 miliar bukan identitas sekolah.
Sistem pengelolaannya lah yang menentukan arah.
Tujuan akhirnya bukan sekadar menutup kekurangan.
Tujuan akhirnya adalah menjaga mutu sekolah sekaligus menjaga integritasnya.
Jika sistem dijalankan konsisten:
K1 tertutup.
K2 kolaboratif.
K3 aman.
Tidak ada persepsi pungutan.
Laporan berjalan transparan.
Untuk memahami kerangka ini secara utuh — termasuk tahapan detail, risiko hukum, dan roadmap tiga tahun — silakan membaca eBook lengkapnya pada tautan di atas (judul eBook berwarna hijau).
Karena keunggulan tidak dibangun dengan tekanan.
Keunggulan dibangun bersama. (ID)